Skandal Korupsi Pekalongan: Mengintip Koleksi Mobil Mewah dan Gurita Bisnis Keluarga Fadia Arafiq

SuaraInfo — Kasus dugaan korupsi yang mengguncang Pemerintah Kabupaten Pekalongan kini memasuki babak baru yang semakin mencengangkan. Nama Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, mendadak menjadi sorotan publik setelah aliran dana panas dari praktik lancung tersebut disinyalir tidak hanya berhenti di kantong pribadinya, melainkan juga mengalir deras ke lingkaran orang terdekatnya. Salah satu sosok sentral yang ikut terseret dalam pusaran ini adalah sang suami, Mukhtaruddin Ashraff Abu, yang kini harus berhadapan dengan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di balik gemerlap panggung politik dan jabatan mentereng sebagai anggota Komisi X DPR RI, kehidupan Ashraff Abu ternyata menyimpan kemewahan yang luar biasa. Berdasarkan penelusuran tim jurnalis kami, gaya hidup mewah pasangan ini kini menjadi benang merah yang coba diurai oleh penegak hukum untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang sistematis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Gemerlap Isi Garasi: Koleksi BMW di Tengah Skandal

Bukan rahasia lagi jika kendaraan mewah seringkali menjadi simbol status bagi para pejabat di tanah air. Dalam laporan resmi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada 30 Maret 2025, Ashraff Abu tercatat memiliki total kekayaan yang menembus angka Rp 42,2 miliar. Namun, yang paling menarik perhatian adalah koleksi penghuni garasinya yang didominasi oleh pabrikan otomotif papan atas asal Jerman.

Baca Juga Duel Panas Skutik Entry Level: Update Harga Honda BeAT dan Yamaha Gear 125 Mei 2026

Dalam daftar harta kekayaan miliknya, terdapat dua unit mobil mewah bermerek Bayerische Motoren Werke atau yang lebih dikenal dengan BMW. Koleksi pertama adalah sebuah BMW iX1 tahun 2009. Meski merupakan model yang sudah cukup berumur, kendaraan ini ditaksir memiliki nilai mencapai Rp 1,4 miliar. Mobil ini mencerminkan selera kelas atas yang konsisten dipertahankan oleh sang politisi.

Tak berhenti di situ, Ashraff juga mengoleksi BMW X5 tahun 2015 yang memiliki nilai lebih fantastis, yakni sebesar Rp 1,7 miliar. Jika dikalkulasikan, hanya dari dua unit kendaraan ini saja, aset yang terparkir di garasinya sudah mencapai angka Rp 3,1 miliar. Semua kendaraan tersebut diklaim merupakan hasil dari pendapatan sendiri, sebuah klaim yang kini tengah diuji validitasnya oleh lembaga antirasuah seiring mencuatnya kasus benturan kepentingan dalam proyek-proyek daerah.

Aset Properti dan Kas yang Melimpah

Jika kita membedah lebih dalam postur kekayaan Ashraff Abu, nilai kendaraan hanyalah pucuk dari gunung es hartanya yang melimpah. Mayoritas kekayaannya tertanam kuat dalam bentuk aset tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai lokasi strategis. Total nilai properti yang dimilikinya mencapai angka fantastis, yakni Rp 35,4 miliar.

Baca Juga Rayakan HUT Ke-8 Motor Besar Indonesia, Bamsoet Tegaskan Pentingnya Brotherhood Sebagai Perekat Sosial Bangsa

Selain properti, Ashraff juga melaporkan kepemilikan kas dan setara kas sebesar Rp 1,4 miliar, serta aset lainnya yang mencapai Rp 2,3 miliar. Kekayaan yang begitu masif ini tentu mengundang tanya, terutama ketika dikaitkan dengan posisinya yang strategis di pusat kekuasaan dan hubungan kekerabatannya dengan orang nomor satu di Pekalongan. Publik pun mulai mempertanyakan apakah kekayaan tersebut murni hasil jerih payah profesional atau ada andil dari proyek-proyek yang bersumber dari uang rakyat.

Gurita Bisnis Keluarga: Peran PT Raja Nusantara Berjaya

Investigasi KPK mengungkap bahwa praktik korupsi ini diduga dilakukan melalui skema yang rapi dengan melibatkan perusahaan keluarga. Ashraff Abu diketahui mendirikan PT Raja Nusantara Berjaya (RNB), sebuah entitas bisnis yang secara aktif menjadi vendor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Di perusahaan ini, Ashraff menjabat sebagai Komisaris untuk periode 2023-2024.

Keterlibatan keluarga dalam bisnis ini tidak berhenti pada sang suami. Anak mereka, Muhammad Sabiq Ashraff, yang juga merupakan anggota DPRD Pekalongan, sempat menduduki kursi Direktur di PT RNB pada periode 2022-2024. Hubungan antara regulator dan eksekutor bisnis ini menciptakan aroma nepotisme yang sangat menyengat, di mana pengadaan jasa outsourcing di Pemkab Pekalongan diduga diarahkan sedemikian rupa untuk memenangkan perusahaan milik keluarga bupati tersebut.

Baca Juga Dominasi Global Beijing Auto Show 2026: Rekor 1,28 Juta Pengunjung dan Masa Depan Otomotif yang Tak Terbendung

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap Ashraff dilakukan untuk mendalami sejauh mana peran perusahaan keluarga tersebut dalam memonopoli proyek pengadaan barang dan jasa. “Kami menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa di Pemkab Pekalongan,” ungkap Budi kepada awak media.

Rincian Aliran Dana: Siapa Mendapat Apa?

Modus yang dijalankan tergolong sangat berani. Bupati Fadia Arafiq diduga memerintahkan perangkat daerah untuk mengondisikan tender agar jatuh ke tangan PT RNB. Dari skema ini, perusahaan keluarga tersebut meraup pendapatan hingga Rp 46 miliar dalam rentang waktu 2023 hingga 2026. Angka yang sangat besar ini kemudian diduga dibagi-bagikan ke sejumlah anggota keluarga dengan rincian sebagai berikut:

• Fadia Arafiq (Bupati Pekalongan): Diduga menerima aliran dana sebesar Rp 5,5 miliar.
• Mukhtaruddin Ashraff Abu (Suami): Tercatat menerima bagian sebesar Rp 1,1 miliar.
• Muhammad Sabiq Ashraff (Anak): Mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 4,6 miliar.
• Mehnaz Na (Anak): Turut menikmati dana sebesar Rp 2,5 miliar.
• Rul Bayatun (Orang Kepercayaan/Direktur PT RNB): Menerima Rp 2,3 miliar.

Selain pembagian ke rekening pribadi, terdapat pula catatan penarikan tunai misterius sebesar Rp 3 miliar yang tujuannya masih terus didalami oleh penyidik. Fenomena ini menunjukkan bagaimana sebuah dinasti politik di daerah dapat dengan mudah menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri dan keluarga melalui mekanisme pengadaan yang tampak legal secara administratif namun busuk di dalamnya.

Baca Juga Malaysia Melaju Kencang dengan Ekspansi EV Proton, Bagaimana Kabar Mobil Nasional Indonesia?

Langkah Tegas KPK dan Harapan Publik

Kehadiran Ashraff Abu di gedung Merah Putih KPK menandai babak krusial dalam penegakan hukum di Jawa Tengah. Langkah KPK untuk membongkar praktik “perusahaan keluarga” dalam proyek pemerintah daerah memberikan sinyal kuat bahwa tidak ada tempat bagi pejabat yang mencoba bermain di zona abu-abu antara bisnis pribadi dan kewajiban publik.

Publik Pekalongan kini menanti keadilan. Di tengah perjuangan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang maksimal, berita tentang aliran dana miliaran rupiah yang masuk ke kantong keluarga bupati tentu menjadi luka yang mendalam. Transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi napas kepemimpinan Fadia Arafiq kini dipertanyakan besar-besaran.

Kasus ini menjadi pengingat keras bagi seluruh penyelenggara negara bahwa LHKPN bukan sekadar formulir administratif, melainkan instrumen pengawasan yang bisa menjadi pintu masuk untuk mengungkap tabir gelap di balik kekayaan yang tidak wajar. Hingga saat ini, proses hukum masih terus berjalan, dan publik berharap KPK dapat mengusut tuntas hingga ke akar-akarnya, tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat dalam perampokan uang negara ini.

Baca Juga Strategi Yamaha di PRJ 2026: Mengapa MX King 150 Prima Pramac Jadi Pilihan Ketimbang Versi 155cc VVA?