Tragedi Perlintasan Sebidang Bekasi: Menggugat Absensinya Pengamanan Berlapis dalam Sistem Transportasi Nasional

SuaraInfo — Insiden memilukan kembali mengoyak wajah transportasi publik kita, kali ini terjadi di kawasan Stasiun Bekasi Timur. Sebuah tabrakan hebat yang melibatkan rangkaian kereta commuter line dengan sebuah taksi listrik di perlintasan sebidang menjadi pengingat pahit bahwa keselamatan transportasi di Indonesia masih menyisakan lubang besar. Peristiwa ini bukan sekadar angka dalam statistik kecelakaan, melainkan manifestasi dari belum optimalnya pengamanan berlapis yang seharusnya menjadi prioritas utama di setiap titik temu antara jalur besi dan jalan raya.

Kecelakaan yang terjadi pada pengujung April 2026 ini memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan, terutama mengenai bagaimana negara mengelola risiko di perlintasan sebidang. Road Safety Association (RSA) Indonesia memberikan sorotan tajam, menilai bahwa pola kecelakaan seperti ini terus berulang tanpa ada perubahan fundamental dalam tata kelola keselamatan. Respons pemerintah yang cenderung reaktif—baru bergerak masif saat sebuah kejadian menjadi sorotan publik—dianggap sebagai kelemahan kronis yang harus segera diakhiri.

Pola Berulang dan Kegagalan Sistemik yang Mengkhawatirkan

Menurut analisis mendalam dari RSA, tragedi di Bekasi Timur ini mencerminkan kegagalan sistemik yang bersifat repetitif. Meskipun regulasi telah tersedia dengan sangat lengkap, implementasinya di lapangan seringkali terbentur pada ego sektoral dan kurangnya konsistensi. Peristiwa ini menunjukkan bahwa pendekatan sistemik yang sebenarnya telah dimiliki Indonesia belum dijalankan secara berkelanjutan. Negara seolah-olah kehilangan momentum untuk melakukan pencegahan sebelum kecelakaan kereta api kembali merenggut nyawa atau merusak infrastruktur.

Baca Juga Drama Red Flag Ganda: Fabio Di Giannantonio Berjaya di MotoGP Catalunya 2026 yang Penuh Kekacauan

RSA menegaskan bahwa setiap kecelakaan di perlintasan sebidang tidak boleh hanya dilihat sebagai kesalahan individu, entah itu pengemudi kendaraan atau petugas di lapangan. Sebaliknya, kejadian ini adalah bukti konkret dari tidak berjalannya lapisan perlindungan yang seharusnya saling mengunci. Dalam dunia keselamatan jalan, dikenal konsep perlindungan berlapis di mana jika satu sistem gagal, sistem lain harus mampu mencegah terjadinya fatalitas.

Fondasi Regulasi: Membedah Lima Pilar Keselamatan Nasional

Indonesia sebenarnya tidak kekurangan aturan main. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2022, pemerintah telah memancangkan kerangka kerja yang dikenal sebagai Safe System Approach. Kerangka ini membagi tanggung jawab keselamatan menjadi lima pilar utama yang saling berkaitan. Namun, pertanyaannya kemudian: sejauh mana kelima pilar ini bersinergi di perlintasan sebidang Bekasi dan titik-titik rawan lainnya?

• Pilar 1: Manajemen Keselamatan – Berada di bawah koordinasi Kementerian PPN/Bappenas, pilar ini bertugas menyusun strategi besar dan koordinasi lintas instansi.
• Pilar 2: Jalan yang Berkeselamatan – Merupakan tanggung jawab Kementerian PUPR bersama pemerintah daerah untuk memastikan infrastruktur jalan, termasuk area sekitar perlintasan, memenuhi standar keamanan.
• Pilar 3: Kendaraan yang Berkeselamatan – Di bawah kendali Kementerian Perhubungan, pilar ini memastikan setiap unit transportasi, termasuk taksi listrik yang terlibat dalam insiden Bekasi, layak jalan dan memiliki standar keamanan tinggi.
• Pilar 4: Perilaku Pengguna Jalan – Menjadi domain Korlantas POLRI untuk melakukan edukasi, pengawasan, hingga penegakan hukum terhadap disiplin berlalu lintas.
• Pilar 5: Penanganan Korban Pasca Kecelakaan – Dikelola oleh Kementerian Kesehatan dengan dukungan penuh dari Jasa Raharja untuk memastikan respons cepat medis bagi para korban.

Meskipun pembagian tugas ini tampak sempurna di atas kertas, realitas di lapangan menunjukkan adanya jurang pemisah yang lebar. Koordinasi yang seharusnya cair seringkali membeku dalam birokrasi, menyebabkan perlintasan sebidang menjadi area abu-abu yang terabaikan pengamanannya.

Baca Juga Melaju Pesat! Jaecoo J5 EV Dominasi Pasar Mobil Listrik Indonesia Tahun 2026, Lampaui Ekspektasi Penjualan

Tanggung Jawab Kolektif dan Jerat Hukum yang Tegas

Lebih jauh lagi, regulasi mengenai perlintasan sebidang telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018. Aturan-aturan ini secara eksplisit menegaskan bahwa keselamatan di perlintasan sebidang adalah tanggung jawab bersama antara penyelenggara jalan, penyelenggara perkeretaapian, serta pemerintah pusat dan daerah.

Artinya, tidak ada satu pihak pun yang bisa mencuci tangan saat kecelakaan terjadi. Penyelenggara jalan (baik itu pemerintah pusat lewat APBN atau daerah lewat APBD) wajib memastikan fasilitas keselamatan seperti palang pintu, sirine, dan marka jalan tersedia dan berfungsi dengan baik. Sementara itu, penyelenggara perkeretaapian bertanggung jawab atas aspek operasional kereta yang aman. Sayangnya, banyak perlintasan di Indonesia yang statusnya masih ‘liar’ atau tidak terjaga, yang menjadi bom waktu bagi kebijakan transportasi kita.

Paradigma Safe System Approach: Manusia Bisa Salah, Sistem Harus Menjaga

Satu poin krusial yang diangkat oleh RSA adalah filosofi Safe System Approach. Paradigma ini mengakui bahwa manusia, sebagai pengguna jalan, adalah makhluk yang tidak sempurna dan bisa melakukan kesalahan (human error). Namun, esensi dari sistem keselamatan yang canggih adalah memastikan bahwa kesalahan manusia tersebut tidak berujung pada kematian atau cedera serius.

Baca Juga Daftar Kendaraan Bebas Pajak Tahunan Menurut Aturan Terbaru: Apakah Mobil Listrik Masih Termasuk?

“Perlintasan sebidang, sebagai titik temu berbagai kewenangan, seharusnya menjadi prioritas pengamanan berlapis. Ketika hal ini tidak terjadi, maka yang muncul adalah kegagalan sistem, bukan sekadar kesalahan individu,” tegas perwakilan RSA dalam pernyataan resminya. Dalam kasus kecelakaan taksi listrik di Bekasi, sistem seharusnya mampu mendeteksi keberadaan kendaraan di area bahaya dan memberikan peringatan dini atau intervensi otomatis sebelum benturan terjadi.

Menanti Konsistensi Nyata di Lapangan

Kini, publik menunggu langkah nyata dari pemerintah. Fondasi kebijakan nasional yang sudah kuat melalui Perpres dan UU harus diterjemahkan ke dalam aksi konkret. Dibutuhkan kemauan politik (political will) dan konsistensi dalam menjalankan koordinasi lintas sektor secara nyata, bukan sekadar rapat koordinasi tanpa eksekusi.

Keselamatan lalu lintas bukan hanya soal bagaimana kita merespons sebuah kejadian dengan ucapan duka cita atau investigasi pasca-kecelakaan. Ukuran sesungguhnya dari kehadiran negara adalah pada kemampuannya untuk membangun sistem yang mampu mencegah kejadian tragis tersebut terulang kembali. Tanpa adanya pengamanan berlapis yang konsisten, perlintasan sebidang akan terus menjadi momok yang menghantui setiap perjalanan masyarakat.

Baca Juga Revolusi Jarak Tempuh: Changan Siap Gebrak Pasar Indonesia dengan Teknologi REEV yang Menghapus Range Anxiety

Ke depannya, audit menyeluruh terhadap seluruh perlintasan sebidang di Indonesia, khususnya di jalur padat seperti Bekasi, harus menjadi agenda mendesak. Digitalisasi sistem peringatan dini dan pembangunan infrastruktur flyover atau underpass di titik-titik krusial adalah solusi jangka panjang yang tidak bisa lagi ditunda jika kita benar-benar menghargai nyawa setiap warga negara.