Potret Buram Internship Dokter Indonesia: Beban Kerja ‘Raksasa’ di Tengah Minimnya Perlindungan dan Upah Layak

SuaraInfo — Gelombang keresahan kembali menyelimuti dunia kedokteran tanah air. Profesi yang kerap dipandang penuh kemuliaan dan kesejahteraan ini ternyata menyimpan sisi gelap yang dialami oleh para garda terdepan mudanya. Sebuah laporan terbaru mengungkap fakta mengejutkan mengenai kondisi para dokter internship di Indonesia yang terjebak dalam pusaran beban kerja berlebih, minimnya perlindungan kesehatan, hingga tunjangan hidup yang jauh dari kata layak.

Asosiasi Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) bersama Dokter Gigi Indonesia (PIDGI) baru-baru ini merilis hasil survei singkat yang dilakukan pada periode 8 hingga 9 April 2026. Survei ini melibatkan setidaknya 2.620 responden yang merupakan peserta aktif program internship periode Mei 2025 hingga Februari 2026. Temuan ini menjadi alarm keras bagi sistem pendidikan dan pengabdian tenaga medis di Indonesia, mengingat banyaknya masalah struktural yang masih belum teratasi secara menyeluruh.

Beban Kerja yang Melampaui Batas Manusiawi

Salah satu poin paling krusial dalam laporan tersebut adalah mengenai beban kerja. Berdasarkan data yang dihimpun SuaraInfo, sebanyak 79,3 persen dokter internship mengaku memikul tanggung jawab yang setara, bahkan terkadang lebih berat, dibandingkan dengan dokter definitif atau dokter senior di tempat mereka bertugas. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pembagian tugas di fasilitas kesehatan.

Baca Juga Waspada ‘Garam Tersembunyi’: Mengapa Kasus Hipertensi Tetap Tinggi Meski Sudah Diet Asin?

Idealnya, program internship merupakan masa pemantapan kemahiran dan kemandirian dokter yang baru lulus di bawah supervisi. Namun, kenyataan di lapangan justru memperlihatkan mereka sering dijadikan ujung tombak pelayanan tanpa dukungan yang memadai. Sekitar 12,5 persen dari responden bahkan melaporkan bahwa mereka bekerja melampaui ambang batas jam kerja yang telah ditetapkan oleh regulasi. Kondisi kelelahan kerja atau burnout ini tentu berisiko tinggi, baik bagi kesehatan mental sang dokter maupun keselamatan pasien yang mereka tangani.

Ironi Penjaga Kesehatan: Sulit Mendapatkan Cuti Sakit

Dunia medis Indonesia dihadapkan pada sebuah ironi yang menyayat hati: para penjaga kesehatan justru kesulitan menjaga kesehatan mereka sendiri. Survei PIDI dan PIDGI menemukan bahwa 16,9 persen peserta internship mengalami kesulitan yang signifikan saat mencoba mengajukan jatah cuti sakit. Angka ini mencerminkan budaya kerja yang kurang empatik terhadap kondisi fisik para dokter muda.

Tak berhenti di situ, sebanyak 18,1 persen responden mengaku tidak mendapatkan jaminan kesehatan serta ketenagakerjaan yang memadai selama menjalankan masa baktinya. Tanpa adanya perlindungan sosial yang kuat, para dokter ini berada dalam posisi rentan ketika menghadapi kecelakaan kerja atau terpapar penyakit menular saat bertugas. Hal ini memicu pertanyaan besar mengenai sejauh mana negara dan pengelola wahana internship memberikan rasa aman bagi mereka yang telah mendedikasikan waktu dan ilmunya.

Baca Juga Tragedi Glamping Temanggung: Menguak Bahaya ‘Silent Killer’ Karbon Monoksida dan Tips Aman Berwisata Alam

Krisis Kesejahteraan: Antara Pengabdian dan Biaya Hidup

Masalah finansial masih menjadi momok bagi peserta program ini. Sebanyak 83,4 persen responden dengan tegas menyatakan bahwa Bantuan Biaya Hidup (BBH) atau insentif yang mereka terima setiap bulannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam keterangan tertulis yang diterima, dilaporkan pula bahwa keterlambatan pembayaran insentif masih sering terjadi, yang semakin menambah beban psikologis para peserta.

Lebih memprihatinkan lagi, di beberapa daerah, besaran BBH yang diberikan berada jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) setempat. Ketimpangan sistem kompensasi ini sangat kontras dengan risiko dan tanggung jawab besar yang mereka emban. Di tengah tuntutan profesionalisme, para dokter ini harus berjuang dengan biaya hidup yang semakin tinggi, terutama bagi mereka yang ditempatkan di daerah terpencil atau wilayah dengan biaya logistik mahal.

Kompetensi yang Terabaikan dan Risiko Keselamatan Pasien

Aspek lain yang menjadi sorotan tajam dalam laporan SuaraInfo kali ini adalah terkait kewenangan dan kompetensi. Sebanyak 26,4 persen dokter internship melaporkan bahwa mereka ditugaskan untuk melakukan tindakan medis yang sebenarnya berada di luar batas kompetensi mereka sebagai dokter magang. Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah adanya laporan bahwa dalam beberapa kasus, mereka dilepas untuk berpraktik tanpa pendampingan dari dokter spesialis atau dokter senior.

Baca Juga Moratorium Dapur Makan Bergizi Gratis: Antara Efisiensi Anggaran dan Revolusi Dapur Berbasis Sekolah

Ketidakhadiran pendamping ini jelas melanggar etika dan aturan program internship. Tanpa supervisi yang melekat, risiko terjadinya kesalahan medis atau malpraktik meningkat drastis. Hal ini bukan hanya merugikan dokter secara hukum, tetapi juga menaruh nyawa pasien dalam ancaman. Minimnya pengawasan ini menjadi bukti bahwa fungsi pendidikan dalam program internship sering kali terpinggirkan demi memenuhi kebutuhan jumlah tenaga kerja di rumah sakit atau puskesmas.

Evaluasi Sistem yang Mandek dan Perlunya Reformasi Total

Survei tersebut juga menyoroti lemahnya fungsi monitoring dan evaluasi dari pihak penyelenggara. Sebanyak 23,3 persen responden mengaku tidak mendapatkan supervisi rutin dari pembimbing klinis. Sementara itu, 62,8 persen menyatakan bahwa tidak ada evaluasi berkala terhadap wahana atau tempat mereka bekerja. Angka ini menunjukkan bahwa sistem pembinaan dan pengawasan belum berjalan secara optimal sebagaimana yang telah diatur dalam regulasi resmi.

Permasalahan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan dari tragedi kemanusiaan yang berulang. Kasus wafatnya dokter internship di Jambi beberapa waktu lalu seharusnya menjadi titik balik bagi Kementerian Kesehatan untuk melakukan audit menyeluruh. Meski sempat terjadi penundaan pembukaan wahana baru sebagai respons atas kejadian tersebut, publik menanti langkah konkret yang lebih sistemis daripada sekadar kebijakan reaktif.

Baca Juga Bukan Sekadar Sakit Kepala: Mengenal Sisi Tersembunyi Tumor Otak Lewat Perubahan Kepribadian

Harapan untuk Masa Depan Kedokteran Indonesia

Program internship sejatinya adalah instrumen penting untuk menghasilkan dokter-dokter berkualitas yang siap melayani masyarakat di seluruh pelosok negeri. Namun, jika pelaksanaannya terus diwarnai dengan eksploitasi, minimnya perlindungan, dan pengabaian kesejahteraan, maka kualitas layanan kesehatan masyarakat di masa depan menjadi taruhannya.

Diperlukan adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan asosiasi profesi untuk memastikan setiap dokter muda mendapatkan hak-hak dasarnya. Perbaikan sistem penggajian, penegasan jam kerja, serta penguatan pengawasan di setiap wahana internship adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Hanya dengan ekosistem yang sehat, para dokter muda ini dapat memberikan pengabdian terbaiknya tanpa harus mengorbankan nyawa dan martabat mereka sendiri.