Dibalik Geger ‘Alkes OTW’ Saat Peresmian RSUD Krui: Mengapa Menkes Budi Gunadi Minta Maaf ke Prabowo?
SuaraInfo — Kabar mengenai peresmian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KH Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, mendadak menjadi buah bibir di jagat maya. Bukan sekadar soal megahnya bangunan baru tersebut, melainkan adanya sebuah momen kikuk yang tertangkap kamera saat Presiden Prabowo Subianto meninjau fasilitas kesehatan tersebut pada Rabu, 10 Juni 2026. Di tengah keriuhan acara, sebuah dialog jujur antara Presiden dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin justru memicu polemik di masyarakat mengenai kesiapan infrastruktur medis di tanah air.
Momen Spontan: Ketika Presiden Bertanya Soal MRI
Kejadian bermula saat Presiden Prabowo Subianto melangkah menyusuri lorong-lorong RSUD yang masih tercium aroma cat baru tersebut. Dengan ketertarikan tinggi pada detail kualitas layanan medis, Prabowo melontarkan pertanyaan spesifik mengenai ketersediaan alat pemindaian canggih. “MRI ada? Ada MRI?” tanya Presiden dengan nada tegas yang biasa ia tunjukkan saat mengecek kesiapan fasilitas publik.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang mendampingi dengan sigap, memberikan jawaban yang transparan namun mengejutkan. Menkes menjelaskan bahwa untuk level RSUD di kabupaten tersebut, pihaknya baru menyediakan CT Scan dan Catheterization Laboratory (Cathlab). Alasan utamanya adalah pertimbangan anggaran dan skala prioritas. Menkes memaparkan bahwa harga satu unit MRI bisa menyentuh angka Rp 20 miliar, sementara CT Scan berada di kisaran Rp 9 miliar.
“Kita pasangnya CT Scan, Pak. Kalau MRI karena harganya Rp 20-an miliar, Pak. Kalau CT Scan tuh harganya masih Rp 9 miliar, kita taruhnya di provinsi. Untuk jantung kita pakai Cathlab,” ujar Menkes Budi dalam dialog yang kemudian viral di berbagai platform media sosial tersebut.
Pengakuan Jujur Menkes: Alkes Masih dalam Perjalanan
Ketegangan kecil sempat terasa ketika pembahasan berlanjut pada ketersediaan alat Cathlab yang sangat krusial untuk penanganan penyakit jantung. Menkes Budi Gunadi dengan berani mengakui adanya keterlambatan administratif dan logistik yang membuat alat tersebut belum terpasang di ruangan yang telah disediakan. Dengan nada penuh penyesalan, ia menyampaikan permohonan maaf langsung di hadapan orang nomor satu di Indonesia tersebut.
“Cathlab-nya ada, Pak. Cuma sedang on the way (OTW), Pak. Mohon maaf nih, ini perbaikan bagi saya. Gedungnya jadi, baru diorder. Saya harusnya memesan alat sebelum gedung itu selesai,” tutur Menkes dengan jujur. Pernyataan “sedang OTW” inilah yang kemudian digoreng oleh netizen sebagai bentuk ketidaksiapan pemerintah dalam melakukan peresmian, bahkan ada yang menyebutnya sebagai “seremonial di atas janji kosong.”
Klarifikasi Kemenkes: RSUD Sudah Beroperasi dan Melayani Operasi
Menanggapi kegaduhan yang berkembang, pihak Kementerian Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Azhar Jaya, atau yang akrab disapa Aco, segera memberikan penjelasan mendalam. Ia menepis anggapan bahwa RSUD Krui hanyalah sebuah bangunan kosong tanpa fungsi. Sebaliknya, Aco menegaskan bahwa rumah sakit tersebut sudah aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitar, bahkan telah sukses melakukan sejumlah tindakan operasi.
“Jadi tidak benar kalau dikatakan hanya seremoni. Pelayanan di RSUD Krui sudah berjalan, termasuk operasi-operasi medis tertentu sudah dilakukan di sana,” tegas Aco saat ditemui oleh awak media di kantor Kemenkes RI pada Kamis, 11 Juni 2026. Ia menjelaskan bahwa beberapa alat canggih memang memerlukan waktu lebih lama karena terkait dengan regulasi keamanan radiasi dan izin operasional dari otoritas terkait.
Kendala Izin BAPETEN dan Uji Kelayakan Ruangan
Mengapa alat kesehatan canggih seperti Cathlab tidak bisa langsung dipasang begitu gedung selesai? Aco menjelaskan bahwa ada prosedur ketat yang tidak boleh dilangkahi demi keselamatan pasien dan tenaga medis. Setiap ruangan yang akan digunakan untuk alat dengan tingkat radiasi tinggi harus melalui uji kelayakan dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).
“Untuk kita mengirim Cathlab, ruangannya kan harus uji kelayakan dulu lewat BAPETEN. Ini untuk memastikan apakah ada kebocoran radiasi atau tidak. Proses ini memerlukan waktu dan memang tidak bisa dilakukan secara instan,” jelasnya. Menurutnya, mengimpor dan memasang alat medis berteknologi tinggi bukan seperti membeli barang elektronik biasa, melainkan melibatkan instalasi teknis yang rumit dan sertifikasi yang ketat di bawah standar regulasi kesehatan nasional.
Urgensi Akses: Alasan RSUD Diresmikan Lebih Awal
Salah satu poin penting yang ditekankan oleh Kemenkes adalah aspek kemanusiaan dan urgensi akses kesehatan bagi warga Pesisir Barat. Sebelum RSUD KH Muhammad Thohir ini berdiri dengan fasilitas yang lebih lengkap, warga setempat harus menempuh perjalanan darat yang sangat melelahkan untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit yang memadai.
“Bayangkan, selama ini banyak warga membutuhkan waktu lebih dari 7 jam perjalanan untuk sampai ke lokasi fasilitas kesehatan terdekat saat RSUD ini belum tersedia. Jika kita harus menunggu semua alat canggih 100 persen terpasang—yang mungkin memakan waktu tiga hingga empat bulan lagi—berarti kita membiarkan masyarakat menderita lebih lama,” ungkap Aco dengan nada penuh empati.
Keputusan untuk meresmikan dan mengoperasikan rumah sakit secara bertahap diambil agar masyarakat bisa segera memanfaatkan layanan dasar, ruang rawat inap, dan tindakan medis darurat tanpa harus menempuh perjalanan berjam-jam ke kota lain. Respon masyarakat lokal sendiri justru sangat positif karena kehadiran rumah sakit ini dianggap sebagai berkah yang sudah lama dinantikan.
Membangun Transparansi dalam Pembangunan Infrastruktur Medis
Kasus di RSUD Krui ini menjadi pelajaran berharga bagi jajaran kementerian dalam mengelola ekspektasi publik dan sinkronisasi antara pembangunan fisik gedung dengan pengadaan peralatan medis. Menkes Budi Gunadi Sadikin sendiri telah menunjukkan sikap kesatria dengan mengakui kekurangannya dalam manajemen waktu pemesanan alat kesehatan.
Di masa depan, Kemenkes berkomitmen untuk memperbaiki pola pengadaan agar selaras dengan progres pembangunan gedung. Namun, narasi yang menyebut peresmian ini sebagai “proyek kosong” jelas terbantahkan oleh fakta di lapangan bahwa rumah sakit tersebut telah menyelamatkan nyawa masyarakat melalui pelayanan medis yang sudah berjalan. Kritik dari netizen dipandang sebagai pengingat agar pemerintah terus menjaga transparansi dan kualitas di setiap proyek strategis nasional.
Kini, masyarakat Pesisir Barat tidak lagi perlu khawatir harus menempuh perjalanan 7 jam hanya untuk berobat. Meski beberapa alat canggih masih dalam status “OTW,” denyut nadi pelayanan kesehatan di RSUD KH Muhammad Thohir telah mulai berdetak, memberikan harapan baru bagi peningkatan taraf hidup dan kesehatan warga di ujung barat Provinsi Lampung tersebut.