Bobby Nasution Berang! Ultimatum Keras Pemkab Karo Terkait Pungli Abadi di Sidebuk-debuk: “Biar Kami yang Selesaikan!”

SuaraInfo — Wajah pariwisata Sumatera Utara kembali tercoreng oleh praktik lama yang seolah menjadi parasit abadi di sektor ekonomi kerakyatan. Kabar tak sedap kali ini datang dari Kabupaten Karo, sebuah wilayah yang dianugerahi kekayaan alam luar biasa namun masih terbelenggu oleh bayang-bayang pungutan liar (pungli). Kabar ini mencuat ke permukaan setelah sebuah video amatir yang memperlihatkan kekecewaan mendalam seorang wisatawan menjadi viral di jagat maya, memicu reaksi keras dari orang nomor satu di Sumatera Utara.

Ketegasan mulai ditunjukkan oleh Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution. Pria yang dikenal dengan gaya kepemimpinan lugas ini memberikan peringatan keras kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo. Masalah pungli yang terjadi di pintu masuk objek wisata pemandian air panas Sidebuk-debuk tampaknya telah mencapai titik nadir kesabaran Pemerintah Provinsi. Bobby tidak lagi sekadar mengimbau, melainkan memberikan sebuah ultimatum yang cukup menohok otoritas setempat.

Mimpi Buruk Wisatawan di Pintu Masuk Sidebuk-debuk

Bayangkan Anda sedang dalam perjalanan menuju ketenangan, mencari relaksasi di hangatnya air belerang Sidebuk-debuk, namun justru disambut oleh wajah-wajah yang menodongkan biaya tambahan di luar prosedur resmi. Itulah yang dialami oleh seorang wisatawan wanita yang videonya kini menjadi perbincangan hangat. Dalam rekaman yang beredar pada Sabtu (13/6/2026), terlihat jelas raut wajah frustrasi dari sang pelancong yang merasa hak-haknya sebagai warga negara dan konsumen wisata telah dirampas.

Baca Juga Potret Muram Bendungan Leuwikeris: Dari Primadona Wisata Menjadi Lautan Eceng Gondok yang Terabaikan

“Tidak merdeka kalau harus membayar dua kali,” cetus wanita tersebut dalam video itu dengan nada bergetar. Kalimat ini bukan sekadar keluhan biasa, melainkan tamparan keras bagi citra pariwisata Sumatera Utara. Ia mengaku diminta membayar tiket masuk berkali-kali di pos yang berbeda sebelum benar-benar bisa menikmati fasilitas wisata. Praktik ini tentu saja mencederai semangat kebebasan berwisata dan menciptakan rasa tidak aman bagi siapa pun yang berkunjung ke Karo.

Bobby Nasution: Ketegasan atau Pengambilalihan?

Merespons kegaduhan yang terus berulang, Gubernur Bobby Nasution akhirnya angkat bicara dengan nada yang tidak main-main. Saat ditemui di Samosir, Bobby menegaskan bahwa dirinya telah memerintahkan jajaran di Pemerintah Provinsi untuk memantau situasi di Karo secara intensif. Baginya, jika pemerintah daerah setempat tidak sanggup memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung, maka intervensi dari tingkat yang lebih tinggi menjadi sebuah keniscayaan.

“Saya sudah sampaikan kepada jajaran di Pemprov, jika Pemkab Karo tidak bisa menyelesaikan masalah pungli ini, biar kami yang turun tangan dan menyelesaikannya,” tegas Bobby dengan nada otoritatif. Pernyataan ini memberikan sinyal kuat bahwa ada kemungkinan Pemerintah Provinsi akan mengambil alih pengelolaan atau setidaknya pengawasan di titik-titik rawan pungli di Karo jika tidak ada perubahan signifikan dalam waktu dekat.

Baca Juga Masa Depan Bandara Husein dan Adisutjipto: Analisis Mendalam Mengenai Dilema Reaktivasi Pintu Langit Daerah

Langkah Bobby ini dipandang banyak pihak sebagai bentuk perlindungan terhadap sektor pariwisata yang merupakan salah satu pilar ekonomi daerah. Namun di sisi lain, ini juga menjadi kritik tajam bagi tata kelola birokrasi di tingkat kabupaten yang dianggap lamban dalam merespons penyakit masyarakat yang sudah menahun.

Bungkamnya Otoritas Lokal: Di Mana Peran Pemkab Karo?

Hal yang lebih ironis adalah sikap diam yang ditunjukkan oleh pejabat terkait di Kabupaten Karo. Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Karo, Juni Antomi Kemit, seolah menghilang ditelan bumi saat dikonfirmasi mengenai persoalan ini. Upaya jurnalis SuaraInfo untuk mendapatkan klarifikasi melalui sambungan telepon maupun pesan singkat tidak membuahkan hasil.

Sikap bungkam ini justru menambah daftar panjang kekecewaan publik. Di tengah kemudahan akses informasi melalui media sosial, ketidakhadiran pejabat publik untuk memberikan penjelasan atau solusi konkret justru memperburuk situasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah ada pembiaran yang dilakukan secara sistematis, ataukah memang kapasitas manajerial pemerintah daerah yang sudah tidak mampu membendung tekanan dari oknum-oknum tak bertanggung jawab?

Baca Juga Ancaman Cuaca Ekstrem di Piala Dunia 2026: Mengapa Panas dan Kelembapan Bisa Menjadi Musuh Terbesar di Lapangan?

Efek Domino Pungli Terhadap Ekonomi Lokal

Pungli bukan sekadar masalah uang receh yang berpindah tangan secara ilegal. Dampaknya jauh lebih destruktif. Sidebuk-debuk adalah salah satu magnet utama pariwisata di Kabupaten Karo yang seharusnya mampu menyejahterakan masyarakat sekitar secara berkelanjutan. Namun, jika setiap wisatawan pulang dengan membawa cerita buruk tentang pemerasan wisata, maka dalam jangka panjang, tingkat kunjungan akan menurun drastis.

Penurunan jumlah wisatawan berarti penurunan pendapatan bagi pengelola penginapan, pemilik warung makan, hingga pedagang kecil di sekitar lokasi. Pungli secara perlahan membunuh angsa yang bertelur emas bagi perekonomian Karo. Jika Pemkab Karo terus menutup mata, bukan tidak mungkin Sidebuk-debuk akan ditinggalkan oleh para pelancong yang lebih memilih destinasi lain yang lebih transparan dan aman dalam hal pembiayaan.

Menanti Aksi Nyata di Lapangan

Kini, bola panas berada di tangan Pemerintah Kabupaten Karo. Ultimatum dari Bobby Nasution bukan sekadar gertakan sambal jika melihat rekam jejak kepemimpinannya yang sering melakukan sidak dan tindakan tegas di lapangan. Masyarakat menanti apakah Pemkab Karo akan segera melakukan reformasi di sektor pariwisata mereka, atau justru tetap bergeming hingga kewenangan mereka benar-benar dipangkas oleh Pemerintah Provinsi.

Baca Juga Menelusuri Surga Avifauna: Keajaiban Burung Endemik di Jantung Taman Nasional Bogani Wartabone

Diperlukan langkah-langkah konkret seperti pemasangan sistem pembayaran elektronik (e-ticketing), peningkatan patroli keamanan dari aparat kepolisian dan Satpol PP, serta pengawasan ketat terhadap setiap pos retribusi. Tanpa adanya transparansi yang didukung oleh teknologi, praktik pungutan liar akan terus menemukan celah di sela-sela birokrasi yang manual dan korup.

Dunia pariwisata adalah dunia pelayanan. Jika pelayanan dasar berupa keamanan dari pemerasan saja tidak bisa dipenuhi, maka promosi sehebat apa pun akan sia-sia. Mari kita berharap agar ketegasan Bobby Nasution ini menjadi titik balik bagi perbaikan ekosistem wisata di Tanah Karo, sehingga kehangatan Sidebuk-debuk tidak lagi ternoda oleh dinginnya perlakuan oknum pungli.