Polemik Ritual Injak Kepala Kerbau Jokowi di Lampung: Antara Tradisi Luhur dan Sindiran Politik Tajam PDIP

SuaraInfo — Panggung politik tanah air kembali dihangatkan oleh diskursus tajam yang mempertemukan dua kutub pandangan antara PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kali ini, sumbu ledaknya bukan berasal dari kebijakan publik atau legislasi di parlemen, melainkan dari sebuah prosesi adat di ujung selatan Pulau Sumatera. Ritual “injak kepala kerbau” yang dijalani oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, saat menerima gelar adat di Lampung, mendadak bertransformasi menjadi bola panas interpretasi politik yang melampaui batas-batas budaya.

Prosesi Sakral di Kedatun Keagungan

Peristiwa ini bermula ketika sosok yang akrab disapa Jokowi tersebut menyambangi Kota Bandar Lampung pada Sabtu (27/6). Di sana, ia disambut dengan upacara kebesaran oleh Kedatun Keagungan Lampung. Bertempat di Jalan Sultan Haji, suasana khidmat menyelimuti momen pemberian gelar kehormatan ‘Baginda Pemuka Bangsa’ kepada mantan Wali Kota Solo tersebut.

Dalam balutan pakaian adat Lampung yang megah, Jokowi mengikuti setiap tahapan ritual dengan seksama. Salah satu fragmen yang paling menyita perhatian publik adalah saat ia, sambil duduk di kursi kebesaran, menginjakkan kakinya di atas kepala kerbau yang telah disiapkan di atas hamparan karpet merah. Bagi masyarakat setempat, ini adalah simbolisasi dari sebuah kedudukan dan tanggung jawab besar, namun bagi para pengamat politik di Jakarta, pemandangan ini menjadi amunisi narasi yang pedas.

Baca Juga Gemuruh Mandalika 2026: Panggung Dunia bagi Talenta Lokal dan Magnet Ekonomi Baru Nusantara

Filosofi ‘Piil Pesenggiri’ dan Akar Tradisi Lampung

Untuk memahami kedalaman makna di balik ritual tersebut, SuaraInfo merangkum penjelasan dari tokoh adat Lampung, Mawardi Rahma Harirama. Sosok yang menyandang gelar Sultan Seghayo Dipuncak Nur ini menegaskan bahwa pemberian gelar adat atau muakhi bukanlah sebuah teatrikal instan, melainkan warisan peradaban yang telah mengakar selama ribuan tahun.

“Prosesi pemberian muakhi ini adalah kristalisasi dari falsafah budaya kami, yaitu Piil Pesenggiri,” ujar Mawardi. Dalam konteks tradisi Lampung, nilai-nilai tersebut mengedepankan nemui nyimah yang berarti kemurahan hati dalam menerima tamu dan mempererat silaturahmi. Bagi masyarakat adat, kehadiran seorang pemimpin nasional dan kesediaannya mengikuti prosesi ini adalah bentuk penghormatan timbal balik antara negara dan kearifan lokal.

Kritik Pedas PDIP: Antara Adat dan Simbolisme Politik

Namun, sisi lain dari koin ini muncul melalui komentar tajam Juru Bicara PDIP, Guntur Romli. Pria yang akrab disapa Gunrom ini menyoroti Ritual Tanah Gajah tersebut dengan nada skeptis. Ia secara terbuka mempertanyakan apakah tindakan menginjak kepala kerbau tersebut murni sebuah ekspresi adat atau justru merupakan simbolisasi dari sebuah kesombongan politik yang dibungkus tradisi.

Baca Juga Aksi Heroik Penumpang Pesawat: Pesan 10 Loyang Pizza untuk Seluruh Kabin Saat Terjebak Delay Berjam-jam

Gunrom bahkan melontarkan sindiran yang cukup provokatif terkait identitas partai berlambang banteng moncong putih. Ia menduga ada upaya penggiringan opini dari pihak-pihak pendukung Jokowi. “Para pendukungnya seolah-olah sedang berhalusinasi bahwa yang diinjak itu adalah kepala banteng, padahal kenyataannya itu adalah kerbau,” cetus Gunrom dalam sebuah diskusi daring.

Lebih lanjut, Gunrom menarik garis tegas antara banteng dan kerbau. Ia mengingatkan bahwa dalam diskursus konservasi dan simbolisme, banteng adalah satwa yang dilindungi dan memiliki nilai sakral dalam ideologi partai mereka, sehingga tidak bisa dijadikan objek kurban atau ritual semacam itu. Perbedaan jenis hewan ini, menurutnya, menjadi kunci untuk membedah motif di balik layar.

Sentimen Feodalisme dan Disertasi Hasto Kristiyanto

SuaraInfo mencatat bahwa kritik PDIP tidak berhenti pada aspek simbol hewan semata. Gunrom mengaitkan momen di Lampung tersebut dengan kajian akademis Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Ia menyebut bahwa apa yang dilakukan Jokowi seakan memberikan validasi pada disertasi Hasto mengenai model kepemimpinan yang memadukan unsur-unsur the triangle of authoritarian populism.

Baca Juga Bali Membeku: Suhu di Bedugul Tembus 10 Derajat Celcius, BMKG Ungkap Pemicu Hawa Dingin Menusuk

Dalam pandangan politik PDIP, gaya kepemimpinan Jokowi dianggap mulai bergeser ke arah feodalisme, di mana sang pemimpin mempersepsikan dirinya sebagai figur raja di era modern. Strategi pembagian bantuan langsung yang masif serta pendekatan kekuasaan yang pragmatis disebut-sebut sebagai karakter Machiavelianisme yang menempatkan kekuasaan di atas segalanya. Ritual di Lampung, dalam kacamata ini, dipandang sebagai upaya membangun aura kekuasaan yang absolut.

Pembelaan PSI: Menghormati Warisan Leluhur

Di seberang jalan, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tampil sebagai tameng pelindung. Ketua DPP PSI, Bestari Barus, memberikan klarifikasi yang cukup mendalam mengenai posisi Jokowi dalam acara tersebut. Menurutnya, ritual injak kepala kerbau tersebut sama sekali bukan atas permintaan atau desain pribadi sang Presiden.

“Pak Jokowi hadir di sana sebagai tamu kehormatan yang menerima penghargaan dari masyarakat adat. Beliau hanya mengikuti prosesi yang telah disiapkan oleh tuan rumah sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi beliau terhadap bangsa dan negara,” tegas Bestari. Ia menilai bahwa menyerang ritual tersebut sama saja dengan menghina kedaulatan masyarakat adat Lampung yang memiliki otoritas penuh atas tradisi mereka.

Baca Juga Solusi Permanen Tragedi Bekasi Timur: Mengapa Proyek Double Double Track Tak Boleh Lagi Ditunda?

Bestari juga membeberkan informasi menarik bahwa Jokowi bukanlah satu-satunya pemimpin bangsa yang pernah menjalani ritual serupa. Meski tidak menyebutkan nama secara spesifik, ia mengisyaratkan bahwa beberapa mantan presiden terdahulu juga pernah menerima gelar adat dengan tradisi yang sama. Oleh karena itu, ia menganggap tuduhan keangkuhan atau sindiran politik yang dilemparkan PDIP sebagai hal yang salah sasaran dan tidak berdasar.

Benturan Narasi: Budaya vs Kepentingan Elektoral

Pertarungan narasi ini sebenarnya mencerminkan dinamika hubungan yang kian merenggang antara Jokowi dan partai yang membesarkannya. Apa yang bagi masyarakat Lampung adalah sebuah upacara luhur untuk memuliakan tamu, di tangan para politisi, hal itu bisa berubah menjadi alat metafora untuk menyerang lawan.

Penting untuk dicatat bahwa dalam politik identitas di Indonesia, simbol-simbol kebudayaan sering kali menjadi medan tempur yang sangat sensitif. Ketika kepala kerbau dijadikan simbol dalam sebuah ritual, sensitivitas terhadap lambang partai (banteng) menjadi sangat tinggi, terutama di tengah tensi politik yang belum sepenuhnya mendingin pasca-transisi kepemimpinan nasional.

Baca Juga Gema Takbir di Jantung Wisata: Kisah Haru Sakina, Bule Jerman yang Larut dalam Iduladha di Bali

Menakar Masa Depan Tradisi dalam Politik

Pada akhirnya, polemik ini menyisakan pertanyaan besar tentang bagaimana seharusnya tradisi ditempatkan dalam ruang publik politik. Apakah setiap gerak-gerik budaya seorang pemimpin harus selalu dikuliti dengan pisau bedah politik? Ataukah masyarakat harus lebih dewasa dalam membedakan mana yang merupakan penghormatan terhadap kearifan lokal dan mana yang merupakan manuver kekuasaan?

Bagi warga Lampung, gelar ‘Baginda Pemuka Bangsa’ yang diberikan kepada Jokowi adalah doa dan harapan agar nilai-nilai kepemimpinan terus terjaga. Sementara bagi para pengamat, perdebatan antara PDIP dan PSI ini hanyalah satu dari sekian banyak babak dalam drama panjang perebutan pengaruh di panggung nasional. Satu hal yang pasti, ritual injak kepala kerbau ini telah berhasil mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu momen budaya yang paling banyak diperdebatkan di era modern ini.