Wajah Baru Bangkok: Dilema Antara Ketertiban Kota dan Nasib Street Food yang Kian Terhimpit

SuaraInfo — Berdesisnya wajan panas yang bertemu dengan bumbu dapur, aroma asap dari panggangan arang yang membumbung tinggi, serta hiruk-pikuk tawar-menawar di trotoar yang sempit adalah jiwa dari Bangkok. Selama puluhan tahun, ibu kota Thailand ini telah mengukuhkan dirinya sebagai kiblat kuliner dunia, di mana trotoar bukan sekadar jalur pejalan kaki, melainkan dapur terbuka yang menyajikan keajaiban rasa dari pagi buta hingga larut malam.

Namun, romansa kuliner di pinggir jalan ini kini berada di persimpangan jalan yang krusial. Pemerintah Kota Bangkok tengah gencar melakukan kampanye penertiban besar-besaran untuk mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki. Di balik ambisi menciptakan kota yang lebih tertata dan modern, ada ribuan pedagang kaki lima yang nasibnya kini terkatung-katung, dihantui oleh aturan yang kian mencekik ruang gerak mereka.

Langkah Tegas Menuju Ketertiban Metropolitan

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, Administrasi Metropolitan Bangkok (BMA) telah mengambil langkah yang cukup drastis. Mereka berupaya mengalihkan para pedagang dari kawasan komersial yang padat ke lokasi-lokasi pasar yang telah ditentukan secara resmi. Tujuannya jelas: meningkatkan estetika kota dan memastikan kelancaran arus pejalan kaki yang selama ini sering terhambat oleh gerobak dan meja makan darurat.

Baca Juga Keajaiban Air Soda Parbubu: Menelusuri Jejak Pemandian Langka Dunia di Jantung Tapanuli Utara

Data dari BMA menunjukkan pergeseran yang cukup mencolok. Sejak tahun 2022, jumlah pedagang kaki lima di Bangkok dilaporkan menyusut lebih dari 60 persen. Artinya, sekitar 10.000 pedagang telah menghilang dari titik-titik strategis kota. Sebagian besar dari mereka terpaksa gulung tikar karena tidak sanggup beradaptasi dengan lokasi baru atau terjerat denda administratif yang memberatkan.

Kunanop Lertpraiwan, salah satu pejabat di BMA, menjelaskan bahwa pemerintah fokus pada pembersihan jalan-jalan utama. “Meskipun banyak pedagang yang sudah berpindah ke pusat jajanan formal seperti model di Singapura, tidak sedikit pula yang memilih menutup usahanya karena dianggap tidak lagi menguntungkan atau tidak sanggup memenuhi standar aturan yang baru,” ungkapnya dalam sebuah pernyataan resmi.

Jeritan dari Balik Gerobak: Antara Denda dan Bertahan Hidup

Bagi para pedagang, kebijakan ini bak buah simalakama. Looknam Sinwirakit, seorang pedagang kue ketan goreng berusia 45 tahun, menceritakan pengalamannya menghadapi ketatnya pengawasan petugas. Di kawasan Chinatown yang legendaris, ia pernah dijatuhi denda sebesar 1.000 baht atau sekitar Rp 530 ribu hanya karena posisi dagangannya dianggap menghalangi jalan.

Baca Juga Strategi Cerdas Suporter Piala Dunia 2026: Menembus Kemacetan Los Angeles dengan Transportasi Publik dan Fasilitas Unik Calming Pods

“Saya sangat khawatir karena pada dasarnya kami berjualan secara ilegal di mata hukum. Namun, ramainya pelanggan di kawasan wisata inilah yang membuat saya tetap bertahan. Jika saya diminta pergi, saya benar-benar tidak punya pilihan selain menurut, meskipun itu berarti kehilangan sumber mata pencaharian utama saya,” kata Looknam dengan nada getir.

Nasib serupa juga dirasakan oleh Wong Jaidee, penjual durian yang telah mangkal selama dua dekade. Bagi pria berusia 56 tahun ini, Bangkok yang kini lebih tertib terasa kian asing dan mahal. Tanpa rencana cadangan dan biaya hidup yang terus melambung di kota besar, relokasi baginya adalah sebuah ketidakpastian yang menakutkan. Ia merasa kebijakan ini kurang mempertimbangkan aspek kemanusiaan bagi mereka yang sudah berpuluh tahun menghidupkan ekonomi mikro di jalanan.

Model Hawker Center: Solusi atau Masalah Baru?

Sebagai alternatif, pemerintah kota mendorong para pedagang untuk pindah ke pusat jajanan yang terpusat. Salah satu lokasi percontohan terletak di dekat Taman Lumphini. Di sini, suasana jalanan digantikan oleh kios-kios yang lebih rapi, beratap, dan dilengkapi dengan fasilitas air bersih serta listrik yang memadai. Para pedagang dikenakan biaya sewa harian yang relatif terjangkau, yakni sekitar 60 baht atau kurang dari Rp 30 ribu.

Baca Juga Mimpi Kebangkitan Bandara Husein Sastranegara: Strategi ‘Shortcut’ Pasteur-PTDI ala Muhammad Farhan

Beberapa pedagang menyambut positif perubahan ini. Panissara Piyasomroj, yang menjual mi sejak tahun 2004, merasa lingkungan kerjanya kini jauh lebih sehat dan bersih. “Berjualan di bawah atap melindungi kami dari cuaca yang tidak menentu. Pelanggan juga merasa lebih nyaman dan higienis,” ujarnya. Namun, tantangan utama dari model ini adalah hilangnya ‘vibe’ autentik yang dicari oleh para pelancong, serta lokasi yang terkadang jauh dari keramaian alami pejalan kaki.

Di sisi lain, pedagang senior seperti Thitisakulthip Sang-uamsap yang telah berjualan sayur goreng selama 40 tahun merasa keberatan. Bagi lansia sepertinya, berpindah tempat bukan sekadar memindahkan barang dagangan, melainkan memutuskan hubungan sosial dengan lingkungan tempat tinggalnya selama puluhan tahun. Ia berharap pemerintah lebih berempati pada pedagang lanjut usia yang memiliki keterbatasan fisik dan finansial.

Dilema Pariwisata: Identitas Budaya yang Terancam

Bagi sektor pariwisata Thailand, street food bukan sekadar urusan perut, melainkan daya tarik wisata utama. Banyak turis internasional yang sengaja datang ke Bangkok hanya untuk mencicipi Pad Thai atau mango sticky rice di pinggir jalan yang berdebu namun penuh karakter. Kondisi trotoar yang agak berantakan justru dianggap sebagai bagian dari pengalaman eksotis yang tidak ditemukan di negara maju.

Baca Juga Pasca Tragedi di Bekasi Timur, 19 Perjalanan Kereta Api Jarak Jauh Dibatalkan: Simak Daftar Lengkap dan Prosedur Refund Tiket

Oliver Peter, seorang wisatawan asal Jerman, menyayangkan jika kultur ini perlahan hilang demi mengejar ketertiban formalitas. “Thailand memiliki salah satu kuliner terbaik di dunia. Keunikan Bangkok adalah kemudahan menemukan makanan enak di mana saja sambil berjalan kaki. Jika semua dipindahkan ke dalam gedung, pesonanya akan luntur. Ini adalah bagian dari budaya yang harus dilestarikan,” ungkapnya.

BMA sendiri mengklaim telah memberikan kelonggaran di kawasan-kawasan populer seperti area backpacker dan jalan-jalan kecil. Mereka berdalih tidak melakukan penggusuran secara mendadak, melainkan memberikan waktu berbulan-bulan bagi pedagang untuk mencari solusi. Kendati demikian, tekanan untuk menjadikan Bangkok sebagai kota global yang bersih dan modern tampaknya tidak akan mengendur dalam waktu dekat.

Menatap Masa Depan Kuliner Jalanan Bangkok

Transformasi Bangkok menuju kota yang lebih teratur adalah sebuah keniscayaan pembangunan urban. Namun, tantangan terbesarnya adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara modernitas dan tradisi. Menghilangkan pedagang kaki lima dari trotoar mungkin akan membuat jalanan lebih bersih, tetapi risiko kehilangan “jiwa” kota adalah harga yang sangat mahal untuk dibayar.

Baca Juga Surganya Para Traveler: BookCabin Travel Fair 2026 Surabaya Hadirkan Tiket Gratis dan Promo Melimpah

Beberapa poin penting yang menjadi catatan dalam fenomena ini antara lain:

• Penurunan jumlah pedagang kaki lima hingga 60% dalam dua tahun terakhir.
• Relokasi ke pusat jajanan formal (Hawker Center) dengan fasilitas yang lebih baik namun suasana yang berbeda.
• Dampak ekonomi bagi pedagang kecil dan lansia yang sulit beradaptasi dengan sistem baru.
• Kekhawatiran wisatawan akan hilangnya keaslian budaya kuliner jalanan Bangkok.

Pada akhirnya, kebijakan penertiban trotoar ini menjadi pengingat bagi kota-kota besar lainnya di dunia, termasuk di Indonesia, bahwa penataan ruang publik harus dibarengi dengan solusi ekonomi yang inklusif. Tanpa pendekatan yang humanis, ketertiban kota hanyalah sebuah kemasan indah yang membungkus hilangnya identitas budaya dan mata pencaharian rakyat kecil.