Tragedi Stasiun Bekasi Timur: Mengurai Benang Kusut Perlintasan Liar dan Urgensi Sinergi Pemerintah

SuaraInfo — Tragedi memilukan kembali mengoyak ketenangan transportasi publik di jantung wilayah penyangga ibu kota. Insiden maut yang terjadi di sekitar Stasiun Bekasi Timur baru-baru ini bukan sekadar angka dalam statistik kecelakaan, melainkan sebuah alarm keras bagi pemangku kebijakan. Peristiwa yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan rangkaian KRL tersebut menjadi potret nyata betapa rapuhnya sistem keamanan pada perlintasan sebidang yang masih menjamur di jalur perkeretaapian nasional.

Kejadian yang berlangsung pada Senin malam tersebut bermula dari sebuah taksi yang terjebak atau “tertemper” di perlintasan yang tidak jauh dari lokasi stasiun. Dampak domino dari insiden ini tidak hanya mengakibatkan kerusakan material dan gangguan jadwal perjalanan, tetapi juga merenggut rasa aman para komuter yang setiap harinya menggantungkan hidup pada moda transportasi berbasis rel ini. Menanggapi hal tersebut, pengamat transportasi terkemuka, Djoko Setijowarno, melayangkan kritik tajam sekaligus solusi konkret terkait carut-marut pengelolaan perlintasan kereta api.

Sinergi Pusat dan Daerah: Kunci Keselamatan Nyawa

Djoko Setijowarno menegaskan bahwa akar masalah dari berulangnya kecelakaan di titik rawan ini adalah lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, tanpa sinergi yang kuat dan pembagian tanggung jawab yang presisi, risiko kecelakaan di titik rawan kecelakaan akan terus menghantui masyarakat. Keselamatan publik tidak boleh dikorbankan demi ego sektoral atau ketidakjelasan birokrasi.

Baca Juga Dilema Keselamatan dan Etika: Menguak Tabir Perusakan Shelter Emergency Gunung Merbabu via Gancik

“Tanggung jawabnya sebenarnya sangat jelas secara regulasi. Jika perlintasan itu berada di jalan nasional, maka otoritas utamanya berada di tangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Namun, jika berada di jalan lingkungan atau jalan daerah, maka itu sepenuhnya menjadi domain pemerintah daerah, baik itu di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota,” jelas Djoko dalam sebuah pernyataan resmi.

Ia menambahkan bahwa kejelasan status jalan ini sangat krusial agar tidak ada lagi lempar tanggung jawab ketika terjadi insiden. Sinergi ini mencakup mulai dari pembiayaan pembangunan palang pintu otomatis, penyediaan personel penjaga yang terlatih, hingga langkah ekstrem berupa penutupan perlintasan yang dianggap tidak layak dan membahayakan.

Data Mengkhawatirkan: Ratusan Perlintasan Tanpa Penjaga

Berdasarkan data yang dirilis oleh PT KAI, beban kerja untuk mengamankan jalur kereta api di wilayah operasional Daop 1 Jakarta memang sangat berat. Wilayah yang membentang luas dari ujung Banten hingga Cikampek ini memiliki total 432 titik perlintasan sebidang. Namun, angka yang paling mencemaskan adalah fakta bahwa sebanyak 138 titik di antaranya masuk dalam kategori perlintasan tidak terjaga atau liar.

Baca Juga Langkah Mengejutkan Jokowi di Masa Pensiun: Dari Kursi Kepresidenan Menuju Layar Lebar dalam Epik Budaya Dayak

Perlintasan liar ini biasanya muncul akibat kebutuhan akses masyarakat lokal yang tidak dibarengi dengan fasilitas keamanan resmi. Tanpa adanya palang pintu, sirine peringatan, maupun petugas yang bersiaga, titik-titik ini menjadi “zona maut” yang setiap saat bisa menelan korban. Djoko Setijowarno dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh berkompromi dengan keberadaan 138 titik berbahaya tersebut.

“Pada dasarnya, perlintasan liar itu harus ditutup. Titik. Tidak ada ruang kompromi untuk 138 lokasi tersebut jika kita benar-benar ingin memprioritaskan nyawa manusia. Penataan perlintasan harus dilihat sebagai bagian integral dari upaya memperkuat keselamatan perkeretaapian secara menyeluruh di seluruh pelosok negeri,” tegasnya.

Anggaran Keselamatan Bukan Beban Fiskal

Salah satu kendala klasik yang sering mencuat dalam penanganan masalah transportasi adalah keterbatasan anggaran. Djoko mengingatkan agar pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, tidak melakukan pemangkasan anggaran untuk sektor keselamatan transportasi. Menurutnya, niat mulia untuk melindungi warga akan menjadi retorika belaka jika tidak didukung oleh instrumen finansial yang memadai.

Dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi kunci, terutama dalam membiayai pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi para penjaga perlintasan. Selain itu, status kepegawaian para petugas juga harus diperhatikan. Kepastian status P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) bagi penjaga perlintasan dianggap sebagai langkah strategis untuk menjamin profesionalisme dan keberlanjutan pengawasan di lapangan.

Baca Juga Menelusuri Jejak Imperium Majapahit: Rahasia di Balik Nama Besar dan Buah Getir yang Legendaris

“Keselamatan publik adalah tanggung jawab kolektif. Kita tidak boleh memandangnya hanya sebagai beban fiskal daerah yang memberatkan. Investasi pada keselamatan jauh lebih murah dibandingkan harga yang harus dibayar akibat hilangnya nyawa dan kerusakan infrastruktur yang masif,” imbuh Djoko.

Respons Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Menanggapi desakan untuk melakukan pembenahan, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan pandangannya. Ia mengakui bahwa secara struktural, pengelolaan lintasan kereta api merupakan wewenang penuh dari PT KAI di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Meski demikian, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan kesiapannya untuk terjun langsung membantu jika koordinasi telah terjalin.

“Seperti yang kita pahami bersama, kewenangan utama memang berada di pihak KAI. Namun, Pemprov DKI Jakarta tidak akan berpangku tangan. Jika ada penugasan atau skema kolaborasi yang jelas, kami dengan sangat senang hati akan memberikan dukungan penuh (support) kepada KAI demi keselamatan warga Jakarta,” ujar Pramono saat meninjau kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat.

Pramono menekankan pentingnya kerja sama lintas instansi untuk meminimalkan risiko kecelakaan. Ia membuka pintu selebar-lebarnya untuk koordinasi lebih lanjut, terutama dalam mencari solusi teknologi atau rekayasa lalu lintas di titik-titik rawan yang selama ini belum tersentuh penjagaan otomatis. Hal ini termasuk kemungkinan pembangunan flyover atau underpass di lokasi yang memiliki frekuensi perjalanan kereta api yang sangat tinggi.

Baca Juga Risiko Tersembunyi di Balik Kenyamanan: Mengapa Pakar Penerbangan Melarang Penggunaan Legging Saat Terbang

Langkah Strategis Menuju Nol Kecelakaan

Tragedi di Stasiun Bekasi Timur harus menjadi titik balik bagi transformasi keselamatan transportasi di Indonesia. Beberapa langkah strategis yang perlu segera diimplementasikan antara lain:

• Audit total terhadap seluruh perlintasan sebidang, baik yang resmi maupun liar.
• Percepatan pembangunan infrastruktur pemisah (flyover/underpass) untuk menghapus perlintasan sebidang secara bertahap.
• Edukasi masif kepada masyarakat mengenai bahaya melintasi rel kereta api di jalur yang tidak resmi.
• Penerapan sanksi hukum yang tegas bagi pelanggar yang nekat menerobos palang pintu kereta api.
• Digitalisasi sistem peringatan dini yang terintegrasi dengan navigasi kendaraan pengguna jalan.

Keselamatan perkeretaapian adalah cermin dari peradaban sebuah bangsa dalam mengelola transportasi publiknya. Dengan sinergi yang tepat antara pusat, daerah, dan operator transportasi, kita berharap tragedi serupa tidak perlu lagi terulang di masa depan. Perjalanan kereta api seharusnya menjadi perjalanan yang mengantarkan harapan, bukan perjalanan yang berujung pada duka mendalam.