Refleksi Kedaulatan: Presiden Prabowo Ingatkan Bangsa Agar Tak Terpesona pada Kekayaan Hasil Penjarahan

SuaraInfo — Di hadapan para wakil rakyat yang memadati Gedung Kura-kura, Presiden Prabowo Subianto melontarkan narasi tajam yang menggugah nalar kebangsaan. Dalam sebuah pidato kenegaraan yang sarat akan nilai sejarah dan pesan kedaulatan, beliau memberikan peringatan keras kepada seluruh elemen bangsa agar tidak terjebak dalam rasa kagum yang berlebihan terhadap negara-negara maju yang meraih kemakmurannya melalui jalur eksploitasi dan perampasan kekayaan bangsa lain.

Pernyataan bernada filosofis ini disampaikan Presiden saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Bertempat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, suasana ruang sidang mendadak hening ketika Prabowo mulai mengupas realita pahit di balik gemerlap kemajuan beberapa bangsa di dunia. Menurutnya, pondasi ekonomi sebuah negara harus dibangun di atas kaki sendiri, bukan dari sisa-sisa penderitaan bangsa lain.

Melawan Inferioritas dan Standar Ganda Global

Dalam orasinya yang mengalir deras, Presiden Prabowo menyoroti fenomena psikologis yang sering menghinggapi masyarakat Indonesia, yakni rasa rendah diri atau inferioritas terhadap bangsa asing. Beliau menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki jati diri yang besar dan tidak sepatutnya selalu mendewakan ajaran atau doktrin dari luar, terutama jika bangsa yang menyebarkan ajaran tersebut tidak mempraktikkannya dalam kehidupan mereka sendiri.

Baca Juga Menelusuri Jejak Estetika Kebaya: Simbol Kesantunan Islam dan Kemegahan Tradisi Keraton Jawa

“Hendaknya janganlah kita terlalu kagum kepada bangsa-bangsa yang kayanya dari merampas kekayaan bangsa-bangsa lain,” ujar Prabowo dengan nada tegas. Beliau mengingatkan bahwa seringkali terdapat standar ganda dalam pergaulan internasional. Di satu sisi, negara-negara tertentu mengajarkan nilai-nilai luhur tentang demokrasi dan keadilan kepada dunia, namun di sisi lain, catatan sejarah mereka menunjukkan jejak kelam akumulasi kekayaan yang didapat dari menindas wilayah-wilayah di belahan bumi lain, termasuk Nusantara.

Namun, Presiden menggarisbawahi bahwa pesan ini bukan bermaksud untuk menyemai benih kebencian. Beliau menegaskan tidak mengajak masyarakat untuk memusuhi negara mana pun. Sebaliknya, ini adalah panggilan untuk bersikap kritis dan belajar dari sejarah Indonesia agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Beliau mendorong adanya hubungan internasional yang setara, di mana kerja sama dibangun atas dasar saling menghormati, bukan dominasi terselubung.

Belajar dari Luka Masa Lalu: Pelajaran dari Negeri Belanda

Presiden Prabowo kemudian membawa audiens kembali ke masa lalu dengan memberikan contoh konkret mengenai sejarah kolonialisme. Beliau merujuk pada rekam jejak Belanda yang selama berabad-abad mencengkeram Nusantara. Prabowo mengupas data menarik mengenai Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Belanda yang pernah menduduki posisi tertinggi di dunia antara tahun 1500-an hingga 1800-an.

Baca Juga Polemik Kebaya di Kirab 1 Suro Mangkunegaran: Antara Ekspresi Pribadi dan Kesakralan Tradisi Jawa

Fakta tersebut, menurut Presiden, bukanlah sebuah keajaiban ekonomi murni, melainkan hasil dari penguasaan sumber daya alam yang melimpah di tanah Indonesia. “Negara yang mungkin dari utara ke selatan mungkin tidak sampai delapan jam naik kendaraan, bisa memiliki PDB tertinggi di dunia. Kenapa? Karena mereka menguasai Nusantara kita,” tuturnya. Analogi ini digunakan untuk menyadarkan bahwa kekayaan yang dinikmati bangsa penjajah di masa lalu adalah keringat dan darah dari rakyat Indonesia.

Pengingat ini menjadi sangat relevan dalam konteks kemandirian ekonomi saat ini. Dengan memahami sejarah, bangsa Indonesia diharapkan memiliki benteng mental yang kuat untuk menjaga kedaulatan sumber daya alamnya agar tidak kembali terperangkap dalam skema eksploitasi modern yang mungkin lebih halus namun tetap merugikan.

Adagium Sejarah dan Ancaman Pengulangan Masa Kelam

Salah satu poin krusial dalam pidato tersebut adalah penekanan pada pentingnya literasi sejarah. Presiden mengutip sebuah adagium populer yang menyatakan bahwa mereka yang menolak belajar dari sejarah akan dihukum oleh sejarah itu sendiri. Hukuman tersebut berupa pengulangan pengalaman kelam yang pernah dialami oleh para pendahulu.

Baca Juga Satrio Wiratama: Kisah Bayi Panda Pertama Indonesia yang Siap Temui Penggemar di Taman Safari Bogor

“Ini adagium yang terjadi di banyak negara. Mereka yang tidak belajar dari sejarah akan mengulangi sejarah kelam yang sama yang dialami oleh nenek moyang mereka,” ucap Prabowo. Pernyataan ini menjadi peringatan bagi para pembuat kebijakan dan generasi muda untuk selalu waspada. Beliau menyebut bahwa para pendiri bangsa (Founding Fathers) sudah jauh-jauh hari memahami risiko ini. Jika pemimpin di Nusantara lemah, terpecah belah, dan tidak bersatu, maka kekuatan luar akan selalu menemukan celah untuk merampok kekayaan Indonesia.

Oleh karena itu, persatuan nasional bukan sekadar jargon politik, melainkan strategi bertahan hidup yang fundamental bagi sebuah bangsa yang besar. Persatuan nasional adalah kunci untuk memastikan bahwa kekayaan alam yang melimpah ini dikelola sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat konstitusi.

Agenda Strategis Menuju RAPBN 2027

Pidato yang menggetarkan ini menjadi pembuka bagi rangkaian agenda penting dalam Rapat Paripurna DPR RI tersebut. Kehadiran Presiden Prabowo di parlemen membawa misi besar untuk membahas tiga agenda utama yang akan menentukan arah masa depan bangsa. Pertama adalah penyampaian KEM-PPKF untuk RAPBN Tahun Anggaran 2027, yang akan menjadi landasan kebijakan fiskal pemerintah di tahun-tahun mendatang.

Baca Juga Movenpick Resort Carita: Ikon Baru Wisata Mewah Banten yang Menjanjikan Pengalaman Tak Terlupakan

Selain masalah ekonomi, rapat juga membahas laporan dari Badan Legislasi DPR RI terkait evaluasi perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026. Hal ini penting untuk memastikan regulasi yang diproduksi selaras dengan kebutuhan pembangunan dan perlindungan kepentingan nasional. Agenda terakhir mencakup pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bertujuan untuk memperkuat institusi penegak hukum di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.

Secara keseluruhan, pesan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna ini merupakan sebuah manifesto tentang harga diri sebuah bangsa. Beliau mengajak rakyat Indonesia untuk tegak berdiri, menghargai warisan leluhur, dan membangun ekonomi yang berkeadilan. Dengan tidak lagi merasa silau oleh kemegahan bangsa lain yang dibangun di atas ketidakadilan, Indonesia diharapkan mampu melangkah pasti menuju masa depan sebagai bangsa yang benar-benar merdeka secara politik, ekonomi, dan mentalitas.