Subak Bali di Persimpangan Jalan: Menilik Nasib Warisan Budaya yang Terkepung Hutan Beton

SuaraInfo — Gema suara air yang mengalir tenang di sela-sela petak sawah kini mulai bersaing dengan bising deru mesin konstruksi di sudut-sudut kota Denpasar. Subak, sistem irigasi tradisional Bali yang telah diakui dunia sebagai mahakarya peradaban, kini sedang berada dalam fase kritis. Keberadaannya bukan lagi sekadar soal ketahanan pangan, melainkan tentang pertaruhan identitas budaya yang tengah terkepung oleh modernitas dan ambisi pembangunan.

Tri Hita Karana: Fondasi yang Mulai Retak

Subak bukan sekadar urusan membagi air ke sawah. Di balik sistem ini, terdapat filosofi mendalam Tri Hita Karana yang menjaga keseimbangan antara manusia dengan Tuhan (Parahyangan), manusia dengan sesama (Pawongan), dan manusia dengan alam (Palemahan). Di Denpasar, ketiga pilar ini sedang mengalami guncangan hebat. Budaya Bali yang tertuang dalam sistem pengelolaan lahan kolektif ini perlahan tergerus oleh kepentingan individualistik.

Parahyangan subak ditandai dengan keberadaan pura-pura subak yang menjadi pusat spiritual para petani. Pawongan mencakup organisasi para petani atau krama subak yang dipimpin oleh seorang pekaseh. Sementara Palemahan adalah bentang alam atau tanah sawah itu sendiri. Ketika tanah sawah beralih fungsi menjadi ruko atau vila, maka secara otomatis ketiga unsur tersebut kehilangan tempat berpijak. Tanpa lahan, tidak ada petani; tanpa petani, ritual di pura subak pun perlahan meredup.

Baca Juga Waspada! Inilah Daftar Bandara di Eropa dengan Risiko Keterlambatan Tertinggi: Antrean Panjang Menanti di Musim Liburan

Tantangan Kompleks di Jantung Perkotaan

Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) Kota Denpasar, Raka Purwantara, mengungkapkan bahwa tantangan untuk melestarikan subak di wilayah perkotaan jauh lebih berat dibandingkan di pedesaan. Di tengah dinamika kota yang pesat, fenomena alih fungsi lahan menjadi musuh utama yang sulit dibendung. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan kebutuhan ruang tinggal, lahan-lahan hijau yang tersisa di Denpasar pun terus menyusut. Saat ini, luasan subak di ibu kota Provinsi Bali tersebut tercatat hanya tersisa sekitar 1.915 hektare.

“Tantangan subak di wilayah perkotaan kini semakin kompleks. Selain alih fungsi lahan, ada dorongan kuat dari masyarakat agar subak bertransformasi menjadi kawasan ekowisata demi tetap bertahan secara ekonomi,” ungkap Purwantara. Namun, transformasi ini pun membawa tantangan baru, yakni bagaimana menjaga orisinalitas sistem irigasi tradisional tersebut agar tidak sekadar menjadi ‘pajangan’ wisata semata.

Dilema Hukum Adat dan Kepemilikan Pribadi

Salah satu poin krusial yang menjadi penghambat perlindungan subak adalah lemahnya posisi hukum adat di hadapan hukum negara terkait kepemilikan lahan. Desa adat sebenarnya telah memiliki awig-awig atau perarem (peraturan adat) yang mengatur tata guna lahan. Namun, aturan ini hanya memiliki taji selama pemilik lahan adalah warga lokal yang terikat secara administratif dan spiritual dengan desa tersebut.

Baca Juga Menyingkap Tabir Mistis Ronggeng Gunung: Antara Elegansi Tari dan Misi Balas Dendam Sang Dewi di Pangandaran

Purwantara menjelaskan sebuah realita pahit: ketika sebuah lahan sawah yang semula merupakan bagian dari subak dijual kepada pihak luar, kekuasaan desa adat untuk melakukan intervensi pun menguap. “Begitu lahan tersebut sudah bersertifikat atas nama pribadi dan pemiliknya bukan lagi warga asal desa adat setempat, kami kesulitan untuk mengenakan sanksi adat jika mereka memutuskan untuk membangun di atas lahan tersebut,” tuturnya. Hal ini terjadi karena proses transaksi lahan seringkali dilakukan tanpa melibatkan pekaseh atau pengurus subak.

Meskipun Pemerintah Kota Denpasar berupaya membentengi lahan produktif melalui Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), tekanan pasar tetap menjadi ancaman nyata. Kolaborasi antar-perangkat daerah terus diupayakan untuk memastikan bahwa setiap jengkal tanah subak yang tersisa tetap terlindungi dari serbuan semen dan beton.

Reorientasi Petani: Menjemput Peluang di Lahan Sempit

Melihat kondisi lahan yang semakin terbatas, strategi bertani konvensional yang mengandalkan padi dirasa tidak lagi relevan bagi petani perkotaan. Sawah yang hanya seluas 15 are (1.500 meter persegi) mungkin tidak akan memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan jika hanya ditanami padi. Oleh karena itu, Disbud Denpasar mendorong para petani untuk melakukan perubahan pola tanam atau diversifikasi komoditas.

Baca Juga Transformasi Wisata Ulun Danu Beratan: Penyesuaian Tarif Tiket 2026 dan Komitmen Peningkatan Kualitas Layanan

“Jangan sampai budaya bertani hilang hanya karena lahan menyempit. Untuk lahan perkotaan, hortikultura adalah pilihan yang jauh lebih rasional,” saran Purwantara. Tanaman semusim seperti bunga untuk kebutuhan upacara, jagung, terong, hingga tomat dipandang memiliki nilai ekonomi tinggi dengan masa panen yang lebih singkat. Pertanian modern berbasis hortikultura ini dianggap mampu menjaga nafas subak di tengah kepungan bangunan.

Belajar dari Kaum Urban dan Strategi Pasar

Menariknya, Purwantara mengamati bahwa kecermatan dalam melihat peluang pasar justru lebih banyak diadopsi oleh petani pendatang atau kaum urban. Banyak lahan di Denpasar yang dikontrak oleh petani luar Bali untuk ditanami cabai, melon, atau sayur-mayur. Mereka mampu memanfaatkan momentum hari raya besar ketika harga komoditas tertentu melonjak tajam.

“Petani lokal kita terkadang kurang cermat mengantisipasi pasar. Padahal, jika mereka bisa mengatur pola tanam sehingga masa panen bertepatan dengan momentum besar seperti Ramadan atau hari raya keagamaan lainnya, keuntungan yang didapat bisa berkali-kali lipat,” tambahnya. Reorientasi ini bukan sekadar soal teknis menanam, melainkan tentang mengubah pola pikir petani menjadi lebih adaptif dan visioner dalam membaca tren ekonomi kreatif di sektor agraris.

Baca Juga Horor Rem Blong di Jalur Maut Karanganyar: Bus Rombongan Pendaki Gunung Lawu Hantam Rumah Makan, Puluhan Terluka

Pemetaan Wilayah dan Kualitas Air

Selain masalah lahan dan ekonomi, kualitas lingkungan juga menjadi sorotan. Saluran irigasi di daerah hilir seperti Sidakarya dan Intaran kini seringkali tercemar oleh sampah plastik dan limbah rumah tangga. Kondisi ini membuat penanaman padi menjadi kurang optimal dibandingkan di daerah hulu seperti Denpasar Timur yang airnya relatif masih bersih.

Pemerintah menyarankan agar ada pemetaan komoditas berdasarkan kondisi lingkungan. Daerah dengan kualitas air baik tetap didorong untuk mempertahankan tanaman pangan, sementara daerah terdampak urbanisasi diarahkan pada tanaman hortikultura yang lebih tangguh. Upaya penyelamatan subak ini sejatinya adalah kerja kolaboratif yang memerlukan kesadaran dari semua pihak, mulai dari pemerintah, desa adat, hingga masyarakat luas agar lingkungan hidup di Bali tetap terjaga keseimbangannya.

Penutup: Warisan untuk Masa Depan

Subak bukan hanya peninggalan masa lalu yang harus disimpan di museum, melainkan sistem kehidupan yang harus terus bernafas. Jika Bali kehilangan subaknya, maka Bali akan kehilangan jiwanya. Menjaga subak berarti menjaga kelestarian air, menjaga keindahan lanskap, dan yang terpenting, menjaga harmoni antara manusia dengan alam semesta. Tantangan di depan mata memang besar, namun dengan inovasi, ketegasan regulasi, dan kemauan untuk beradaptasi, warisan agung ini diharapkan tetap bisa dinikmati oleh generasi mendatang.

Baca Juga Menuju Puncak HUT Ke-499 Jakarta: Bundaran HI Bersiap Gelar Pesta Rakyat Akhir Pekan Ini