Kerinduan 20 Tahun Titiek Soeharto di Labuan Bajo: Masyaallah, Indah Sekali!

SuaraInfo — Ada sebuah rona kekaguman yang tak bisa disembunyikan dari wajah Siti Hediati Hariyadi, atau yang lebih akrab disapa Titiek Soeharto, saat ia kembali menapakkan kaki di tanah Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Dua dekade bukanlah waktu yang singkat, dan bagi Titiek, transformasi gerbang menuju keajaiban dunia ini benar-benar membuatnya pangling.

Ketua Komisi IV DPR RI tersebut mengakui bahwa kunjungan terakhirnya ke destinasi super prioritas ini terjadi sekitar 20 tahun silam. Kini, ia mendapati wajah yang jauh berbeda—lebih tertata, bersih, dan memancarkan aura wisata kelas dunia yang memikat mata setiap pelancong yang datang.

Pesona ‘Pangling’ yang Memikat Hati Sang Putri Cendana

Tiba pada Kamis (23/4) malam, Titiek mengaku belum sempat melihat detail keindahan alam sekitar karena tertutup kegelapan. Namun, begitu fajar menyingsing dan mentari mulai menyinari gugusan pulau di seberang pelabuhan, ia seolah terhipnotis oleh panorama yang tersaji di depan mata.

“Untuk saya pribadi, saya senang sekali hari ini bisa datang lagi ke Labuan Bajo setelah mungkin 20 tahun yang lalu ya saya datang ke sini,” ungkap politikus Partai Gerindra tersebut dengan nada haru. Ia tidak henti-hentinya mengucap syukur dan kekaguman atas karunia alam yang ada di sana.

Baca Juga Mengenal Farang Kee Nok: Stigma dan Sejarah di Balik Istilah Turis Asing di Thailand

“Tadi pangling banget. Tadi malam datangnya malam-malam nggak kelihatan, begitu pagi, Masyaallah indah sekali di sini ya,” imbuhnya saat ditemui di sebuah restoran dengan pemandangan laut yang ikonik, di mana ratusan kapal pinisi bersandar dengan anggunnya di perairan yang tenang.

Selain keindahan alamnya, Titiek juga memberikan apresiasi khusus terhadap kebersihan kota. Baginya, kenyamanan wisatawan sangat bergantung pada estetika lingkungan, dan Labuan Bajo dinilainya telah berhasil menjaga standar tersebut. “Sepanjang jalan ini bagus dan bersih, itu saya sangat mengapresiasi sekali,” tambahnya lagi.

Agenda Strategis: Menilik Masa Depan Taman Nasional Komodo

Kunjungan Titiek Soeharto kali ini bukan sekadar perjalanan nostalgia. Sebagai Ketua Komisi IV DPR RI, ia memimpin rombongan dalam agenda diskusi krusial bersama Kementerian Kehutanan dan para pelaku industri pariwisata. Topik utamanya adalah pembahasan mengenai kuota wisata di Taman Nasional Komodo (TN Komodo).

Pengelolaan kuota wisatawan menjadi isu sensitif yang mempertemukan kepentingan konservasi dan ekonomi. Titiek menekankan pentingnya menjaga ekosistem tetap lestari namun tetap memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal melalui sektor pariwisata yang berkelanjutan.

Baca Juga Liburan Long Weekend Hemat: Trans Studio Cibubur Guyur Promo AMAYZING DEALS Mulai 100 Ribuan!

Jeritan Hati Bupati Manggarai Barat: Daerah Tak Dapat ‘Cuan’

Namun, di balik indahnya pemandangan, tersimpan kegelisahan dari pihak pemerintah daerah. Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, melontarkan keluhan yang cukup tajam kepada rombongan DPR RI. Ia mengungkapkan fakta pahit bahwa daerah yang dipimpinnya nyaris tidak mendapatkan keuntungan langsung dari pengelolaan TN Komodo.

Bupati yang akrab disapa Edi Endi ini memaparkan bahwa pada tahun 2025, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari tiket masuk wisatawan ke TN Komodo diprediksi menembus angka lebih dari Rp 100 miliar. Sayangnya, seluruh dana tersebut langsung disetorkan ke kas pemerintah pusat tanpa ada pembagian yang dirasakan langsung oleh kas daerah.

“Kemarin Pak Bupati mengeluhkan bahwa pemasukan-pemasukan semuanya ditarik ke pusat, sini hanya kebagian sedikit ya Pak?” tanya Titiek mencoba mengonfirmasi. Namun, jawaban sang bupati justru lebih mengejutkan.

“Ibu Ketua, kalau sedikit itu masih ada. Ini tidak ada, nol!” tegas Edi Endi dengan nada lugas yang sempat membuat suasana diskusi menjadi hening sejenak.

Baca Juga Menelisik Keunikan Dukuh Mao di Klaten: Dusun Tiga Huruf dengan Makna ‘Sang Penguasa Hutan’ yang Melegenda

Antara ‘Nol’ dan Kondisi ‘Buntung’ bagi Daerah

Edi Endi tidak berhenti di situ. Ia menjelaskan bahwa posisi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bukan sekadar mendapatkan nol rupiah, melainkan berada dalam posisi yang ia sebut sebagai “buntung”. Hal ini merujuk pada tanggung jawab daerah yang tetap harus mengurusi berbagai dampak dari pariwisata, seperti pengelolaan sampah, infrastruktur pendukung, hingga masalah sosial, namun tanpa dukungan dana bagi hasil dari tiket masuk objek wisata utamanya.

“Kosong, kalau kosong juga masih baik, malah buntung, Bu,” cetus Edi yang kemudian disambut gelak tawa pahit dari para anggota dewan dan peserta diskusi lainnya. Metafora tersebut menggambarkan betapa beratnya beban daerah dalam menopang status destinasi internasional tanpa kompensasi finansial yang sepadan dari sumber daya alamnya sendiri.

Mengklarifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Titiek sempat menyinggung mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Manggarai Barat yang tercatat mencapai angka Rp 127 miliar hingga Rp 136 miliar untuk proyeksi tahun 2025. Namun, Edi Endi segera memberikan klarifikasi teknis.

Baca Juga Musim Panas Tiba, Portugal Siagakan Ratusan Personel Polisi Demi Kelancaran Arus Wisatawan di Bandara

“PAD Rp 127 miliar itu ya lagi-lagi sumbernya bukan dari Taman Nasional Komodo secara langsung. Itu berasal dari pajak hotel dan restoran yang ada di darat,” jelas politikus Partai NasDem tersebut. Meskipun ia mengakui ada korelasi antara kunjungan turis ke TN Komodo dengan hunian hotel, secara administratif, tidak ada sepeser pun uang tiket masuk kawasan konservasi yang mampir ke kantong Pemkab.

Titiek pun memahami posisi dilematis tersebut. Baginya, korelasi ekonomi memang ada, namun aspirasi daerah untuk mendapatkan bagi hasil yang lebih adil adalah hal yang masuk akal dan patut diperjuangkan.

Komitmen DPR RI: Memperjuangkan Keadilan Bagi Daerah

Mendengar keluhan yang begitu mendalam dari orang nomor satu di Manggarai Barat tersebut, Titiek Soeharto berjanji akan membawa masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun isu mengenai bagi hasil PNBP secara teknis bersinggungan dengan komisi lain atau regulasi lintas kementerian, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat.

“Pak Bupati, ini sebetulnya bukan urusan kami di Komisi IV secara langsung, tapi Insyaallah kami usahakan sampaikan supaya kebagianlah untuk daerah ini. Karena jumlahnya cukup besar, PNBP-nya terkumpul sampai Rp 100 miliar,” kata Titiek memberikan harapan.

Baca Juga Pesona Baru Negeri Tirai Bambu: Lonjakan 36% Turis Korea Selatan dan Era Baru Pariwisata China

Kunjungan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk mengevaluasi regulasi pariwisata agar lebih berpihak pada kesejahteraan lokal. Titiek Soeharto pun berharap agar keindahan Labuan Bajo yang ia saksikan hari ini tetap terjaga, namun dibarengi dengan keadilan ekonomi yang nyata bagi masyarakat dan pemerintah setempat yang telah menjaga ‘rumah’ bagi naga purba tersebut.

Dengan semangat baru setelah 20 tahun, kunjungan ini diharapkan menjadi titik balik bagi perbaikan tata kelola pariwisata di ujung barat Pulau Flores, di mana kemegahan alam dan keadilan sosial dapat berjalan beriringan.