Tragedi dr. Myta: MGBKI Bongkar Praktik Victim Blaming dan Intimidasi di Balik Kematian Dokter Internship

SuaraInfo — Kabar duka yang menyelimuti dunia medis Indonesia kembali mencuat ke permukaan, memicu gelombang keprihatinan sekaligus kemarahan di kalangan tenaga kesehatan. Berpulangnya dr. Myta Aprilia Azmy, seorang dokter muda yang tengah menjalani masa pengabdian dalam program dokter internship di Jambi, bukan sekadar kehilangan satu nyawa, melainkan menjadi simbol kerentanan sistem pendidikan dan perlindungan profesi medis di tanah air.

Kematian dr. Myta, yang merupakan alumnus Universitas Sriwijaya (Unsri) dan sedang bertugas di Sumatera Selatan sebelum akhirnya dipindahtugaskan ke Jambi, telah memantik reaksi keras dari Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia (MGBKI). Lembaga yang diisi oleh para pakar pendidikan kedokteran ini tidak tinggal diam melihat pola-pola lama yang kembali berulang: ketika seorang dokter jatuh di medan tugas, narasi yang muncul sering kali justru menyudutkan korban.

MGBKI Menolak Keras Budaya Membungkam

Dalam sebuah pernyataan sikap resmi yang disampaikan baru-baru ini, MGBKI mengeluarkan lima poin rekomendasi kebijakan yang mendesak. Namun, satu hal yang paling menyita perhatian adalah penegasan mereka untuk menolak segala bentuk victim blaming dan intimidasi terhadap peserta didik kedokteran. Ketua MGBKI, Prof. Dr. dr. Budi Iman Santoso, SpOG (K), MPH, dengan nada bicara yang tenang namun sarat ketegasan, menyatakan bahwa budaya menyalahkan korban harus segera diakhiri.

Baca Juga Ketentuan Ketat Mulai 2 Juni: Dapur MBG Wajib Prioritaskan Kelompok 3B atau Terancam Penutupan dan Kehilangan Insentif

Menurut Prof. Budi, penolakan ini merupakan benteng pertahanan terakhir untuk mencegah macetnya mekanisme whistle blower di lingkungan rumah sakit dan institusi pendidikan. Beliau menekankan bahwa setiap upaya untuk membungkam informasi, mengancam peserta pendidikan dengan sanksi administratif, atau menakut-nakuti mereka agar tidak menyuarakan kondisi keselamatan kerja adalah tindakan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan profesionalisme.

“Setiap upaya menyalahkan korban, membungkam informasi, atau memberikan sanksi seperti perpanjangan masa pendidikan hanya karena mereka berani menyuarakan keselamatan kerja harus dihentikan sepenuhnya,” tegas Prof. Budi dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung haru namun penuh tuntutan pada Minggu (3/5/2026).

Kegagalan Mekanisme Pelaporan Anonim

Salah satu poin krusial yang dibahas adalah mengapa banyak dokter muda memilih untuk diam meskipun berada di bawah tekanan beban kerja yang tidak manusiawi. Prof. Budi mengakui bahwa meski secara teori terdapat mekanisme laporan anonim untuk menyuarakan penyimpangan dalam proses pendidikan dokter, pada praktiknya jalur tersebut sering kali tumpul.

Ada ketakutan sistemik yang menghantui para peserta internship. Mereka khawatir jika identitas mereka terungkap saat melapor, hal itu akan berdampak buruk pada masa depan karier mereka. Ancaman yang paling nyata adalah manipulasi masa tugas—bisa diperpendek bagi mereka yang ‘patuh’ atau diperpanjang secara sepihak bagi mereka yang dianggap ‘vokal’.

Baca Juga Strategi Mencuci Sayur dan Buah Mentah yang Benar: Menjaga Nutrisi Sambil Menangkal Bahaya Bakteri dan Pestisida

“Terus terang, proses ini belum bisa berjalan optimal. Ada kekhawatiran yang sangat besar dari peserta bahwa apa yang mereka sampaikan akan mempengaruhi durasi tugas mereka. Inilah yang perlu kita antisipasi dengan serius,” lanjutnya. Fenomena ini menciptakan lingkaran setan di mana masalah keselamatan kerja terkubur dalam-dalam di balik senyum lelah para dokter muda di garda terdepan.

Narasi Penyakit Penyerta: Taktik Menghindar dari Akar Masalah?

Suasana semakin memanas ketika Prof. dr. Zainal Muttaqin, PhD, SpBS (K), turut menyoroti pergeseran narasi yang berkembang di ruang publik terkait kematian dr. Myta. Ia mencium adanya upaya dari pihak-pihak tertentu yang seolah-olah mengarahkan penyebab kematian pada faktor internal korban, seperti penyakit penyerta (komorbid) atau status vaksinasi, alih-alih mengevaluasi sistem kerja.

Menurut Prof. Zainal, fokus seharusnya diletakkan pada lingkungan kerja yang dihadapi oleh para dokter muda setiap harinya. Berdasarkan keluhan yang marak di media sosial dan komunitas kedokteran, beban kerja yang berlebihan (overload) adalah tersangka utama yang sering diabaikan.

Baca Juga Badan Gizi Nasional Luruskan Simpang Siur Susu Formula dalam Program Makan Bergizi Gratis: ASI Eksklusif Tetap Menjadi Prioritas Utama

“Kita semua tahu pendapat yang berkembang di kalangan peserta internship. Dari tulisan-tulisan jujur mereka di media sosial, sangat jelas bahwa beban kerja yang melampaui batas kemampuan fisik dan mental adalah masalah utamanya,” tegas Prof. Zainal. Ia mengingatkan bahwa memaksakan seseorang untuk tetap bekerja saat kondisi fisik menurun, apalagi dalam keadaan sakit, adalah bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.

Tiga Nyawa dalam Satu Bulan: Alarm Darurat Kesehatan Nasional

Kematian dr. Myta bukanlah kasus tunggal yang berdiri sendiri. Data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu satu bulan, setidaknya ada tiga dokter internship yang dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan tugas. Hal ini merupakan alarm darurat yang tidak boleh diabaikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) maupun institusi pendidikan terkait.

MGBKI menyoroti bahwa profesi dokter sering kali dipandang sebagai profesi yang ‘tahan banting’ hingga mengabaikan aspek kesehatan pelakunya sendiri. Namun, ketika tubuh manusia—termasuk tubuh seorang dokter—dipaksa bekerja tanpa istirahat yang cukup di tengah paparan penyakit menular, risiko kematian menjadi keniscayaan yang mengerikan.

Baca Juga Kemenangan Sam Neill Atas Kanker Darah Langka: Perjuangan Lima Tahun Sang Bintang Jurassic Park Menjemput Mukjizat

Pihak Kemenkes sendiri dikabarkan tengah mengusut kematian dr. Myta, terutama setelah viralnya kabar bahwa ia tetap diminta masuk bertugas meski dalam kondisi sesak napas. Namun, masyarakat dan komunitas medis berharap pengusutan ini dilakukan secara transparan tanpa ada upaya untuk menutupi kelalaian manajemen rumah sakit atau pengelola program.

Rekomendasi untuk Reformasi Total Program Internship

Sebagai langkah konkret, MGBKI mendesak adanya audit menyeluruh terhadap program internship Kemenkes. Program yang awalnya dirancang untuk pemandirian dokter baru ini, jangan sampai berubah menjadi ajang eksploitasi tenaga kerja murah dengan perlindungan yang minim.

Beberapa poin rekomendasi yang diusulkan antara lain:

• Penyediaan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja yang nyata bagi seluruh dokter internship tanpa kecuali.
• Evaluasi jam kerja yang ketat untuk memastikan tidak ada dokter yang bekerja di luar batas kemampuan manusia normal.
• Pembentukan tim investigasi independen yang bebas dari pengaruh birokrasi jika terjadi insiden kesehatan atau kematian pada peserta didik.
• Penerapan sistem pelaporan pelanggaran yang benar-benar terenkripsi dan aman bagi whistleblower.

Kepergian dr. Myta harus menjadi titik balik bagi perbaikan sistem kesehatan di Indonesia. Dunia kedokteran tidak boleh lagi kehilangan putra-putri terbaiknya hanya karena sistem yang abai dan budaya intimidasi yang masih lestari. Kita berhutang kepada dr. Myta dan dokter-dokter lainnya untuk menciptakan lingkungan kerja yang memanusiakan manusia.

Baca Juga Polemik Kesenjangan Gaji Dokter: Antara Klaim Miliaran Rupiah dan Realita ‘Juru Parkir’, PB IDI Desak Transparansi Data Menkes

Sebagaimana yang ditekankan oleh para guru besar, perlindungan terhadap dokter adalah perlindungan terhadap pasien itu sendiri. Sebab, dokter yang sakit dan tertekan tidak akan pernah bisa memberikan pelayanan medis yang optimal. Mari kita kawal bersama kasus ini agar keadilan bagi dr. Myta terpenuhi dan perubahan nyata segera terwujud.